PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa dari Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (23/2/2022) siang mengucapkan salam makam.
Aksi tersebut terpaksa dilakukan mahasiswa karena setelah menyampaikan unjuk rasa lebih dari satu jam tidak mendapat respons. Karena tidak ada satupun wakil rakyat yang menemui mahasiswa.
“Assalamulaikum ya ahlal qubuuri yaghfirullahu lanaa wa lakum, antum salafuna wa nahnu bil atsar,” ucap salah seorang pengunjuk rasa diikuti pengunjuk rasa lainnya.
Mahasiswa menyebut, melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Pandeglang seperti mendemo kuburan dan menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan seperti bicara dengan orang mati.
“Sepertinya kita salah demo di Gedung DPRD karena seperti kuburan. Makanya kita ucapkan salawat kubur. Kita seperti bicara dengan orang yang mati, karena tidak ada jawaban,” ujar mahasiswa.
Sementara, Ketua GMNI Pandeglang, Tb Afandi mengatakan, program Jaka Mantul (Jalan Kabupaten Mantap Betul) hanya menguntungkan segelintir oknum dewan yang bermain proyek.
Ia juga mempertanyakan fungai kontroling anggota dewan, jika anggota dewan terlibat dalam kegiatan proyek.
“Bagaimana dewan melaksanakan fungsi kontrolnya jika mereka ikut bermain proyek. Dewan di sini seperti takut pada eksekutif, mereka tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Tb ini.
Selain menyoroti, soal program Jalan Mantul, pihaknya juga menyoroti anggaran perjalanan dinas (perdin) yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai Rp 93 miliar dan Rp 39 miliarnya dialolasikan untuk Sekretariat DPRD.
Tb meminta, Pemkab Pandeglang untuk merealokasi anggaran yang tidak bersentuhanan langsung dengan masyarakat. Anggaran yang tidak substantif bisa digeser untuk membayar BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) masyarakat miskin yang saat ini tidak aktif keanggotannya.
“Pemerintah jangan hanya fokus pada Jakamantul, karena masyarakat juga butuh yang lain, salah salah satunya BPJS PBI yang banyak yang sudah tidak aktif,” pungkasnya.
Ketua IMM Pandeglang, Sadin Maulana menyebutkan, Kabupaten Pandeglang menjadi daerah yang memiliki masyarakat miskin tertinggi di Provinsi. Banten. Kata dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2021, sekitar 131,43 ribu jiwa atau 10,72 persen masuk kategori miskin.
Meski jumlah masyarakat miskin cukup tinggi, namun hal itu tidak menggerakan hati pemangku kebijakan dalam membuat kebijakan yang lebih bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.
Karena tidak kunjung mendapat respons dari anggota dewan, mahasiswa menyudahi aksi unjuk rasa dengan melemparkan telur ke arah gedung dewan dan membubarkan diri dengan tertib.(rie)
Komentar