JAKARTA – Setelah Menteri Perdagangan M.Lutfi mengaku tidak mampu melawan mafia minyak goreng, lalu apa selanjutnya?
Tetap berjuang. Jangan menyerah. Tidak ada ceritanya, negara dengan segala aparatnya kalah melawan mafia. Karena, kalau negara sudah kalah, selesai urusan. Negara akan dikendalikan tangan-tangan tak terlihat. Semaunya. Tanpa ada lagi kepedulian. Rakyat nomor sekian. Cuan nomor satu
Karenanya, perlu ada langkah tegas, konkret, konsisten serta koordinatif untuk menghadapi mafia. Tidak cukup hanya dengàn pidato atau jargon “negara tidak boleh kalah melawan mafia!”.
Untuk satu produk saja, minyak goreng misalnya, tidak baik kalau kasusnya Sangat menyedihkan. berlarut-larut. Antrean panjang di beberapa daerah tidak nyaman untuk dilihat, apalagi ada yang meninggal dunia.
Bagi sebagian orang, ini mungkin tampak “aneh”. Kok sampai segitunya memburu minyak goreng. Tapi itulah realitanya. Ibu-ibu kelas menengah saja, kalau berbelanja, ada yang sangat jeli membandingkan harga. Selisih sedikit saja dipertimbangkan sangat matang.
Lagi urusan minyak goreng ini bukan hanya soal harga dan kelangkaan. Ini juga soal kebijakan publik yang memihak rakyat. Menyelami lubuk hati dan perasaan rakyat.Itulah pentingnya seorang pejabat membumi. Tidak melihat dari sudut pandangnya saja, sehingga tidak ada ketimpangan rasa dengan rakyat. Apalagi rakyat miskin.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin per September 2021 sebanyak 26,50 juta orang. Ini bukan jumlah yang kecil. Setara dengan jumlah penduduk Australia.
Penduduk miskin tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk minyak goreng yang sekarang harganya lebih mahal dan tidak terkontrol.
Belum lagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang juga mengandalkan minyak goreng. Penjual gorengan misalnya, sudah menaikkan harga. Pedagang warteg yang tergabung dalam Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara), juga menaikkan harga.
Untuk urusan pangan, beberapa bulan lalu, kita juga dihebohkan dengan mogoknya perajin tahu tempe dan penjual daging. Ini adalah tantangan luar biasa.
Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada Maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta orang. Kontribusinya sangat besar: 61,07 persen dari Produk Domestik Bruto. Itu setara Rp 8.573,89 triliun! Mereka bukan penggerak roda politik, tapi roda ekonomi.
Di sinilah pentingnya negara hadir. Pentingnya memihak rakyat, lewat kebijakan maupun perasaan serta empati. Karena inti dari kebijakan publik adalah untuk menyejahteraan rakyat. Bukan untuk segelintir atau sekelompok orang.
Kalau negara dengan segala aparatnya sampai kalah, hanya untuk kasus minyak goreng, tahu tempe atau daging, bagaimana rakyatnya? Bagaimana urusan lainnya yang tidak langsung berhubungan dengan rakyat?
Karena itu, “negara tidak boleh kalah” bukan sekadar jargon. Harus benar-benar diperjuangkan dan diwujudkan. Itu pilar sangat penting bagi sebuah bangsa. Kalau keropos, kepercayaan hilang, terjadi distrust. Ini berisiko.
Komentar