JAKARTA – Isu reshuffle kabinet kembali rame lagi. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno tidak memberikan bantahan tegas soal isu ini. Lalu, apakah reshuffle ini akan terjadi atau bablas lagi seperti sebelum-sebelumnya? Entah lah.
Namun, satu yang pasti, kalau Presiden Jokowi mau reshuffle lagi, maka tahun ini yang paling pas. Kalau tahun depan, apa gunanya. Pemerintah tinggal setahun lagi, para pejabat juga sudah sibuk ngurusin pemilu.
Isu reshuffle timbul tenggelam usai PAN bergabung dalam koalisi pemerintah. Namun, belum ada realisasinya hingga saat ini. Nah, pekan ini, isu reshuffle kembali muncul lagi. Kali ini, kabarnya Jokowi akan merombak kabinet pada 15 Juni mendatang.
Pratikno yang dikonfirmasi soal ini, tidak membantah. Ia justru berseloroh bakalan memberikan bocorannya, jika sudah ada jadwalnya.
PDIP tak masalah jika isu reshuffle itu benar akan dilakukan dalam waktu dekat. Politisi Senior PDIP Andreas Hugo Pareira menilai, tahun ini adalah waktu yang tepat untuk dilakukan perombakan kabinet.
“Kalau pak presiden perlu reshuffle, lebih baik sekarang. Karena masih ada waktu (jabatan) 2 tahun lagi,” kata Andreas kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
Jika harus menunggu lebih lama lagi, apalagi jika di akhir-akhir tahun anggaran, tentu akan menyulitkan para menteri untuk bekerja.
“Kalau saya lihat, kalau memang dibutuhkan reshuffle, ini kan dimulai tahun anggaran baru, kalau menteri diganti, mulai dengan anggaran baru, sangat membantu kabinet ke depan,” tambah politisi Banteng ini.
Namun, dia menyarankan, agar pertimbangan reshuffle bukan didasari perhitungan politik. Akan tetapi lebih kepada pertimbangan teknokratik.
Sehingga menteri yang dipilih benar-benar mampu bekerja dengan baik. Seperti menuntaskan target-target Jokowi yang belum tercapai, akselerasi penanganan Covid-19, hingga mempercepat pemulihan ekonomi.
“Agar presiden Jokowi bisa meninggalkan legacy yang baik untuk rakyat,” harapnya.
Soal dukungan politik, Jokowi dinilai sudah menang banyak.
“Dukungan (politik) untuk presiden sudah cukup, waktunya juga tinggal 2 tahun lagi,” ujarnya.
Lalu bagaimana nasib PAN, sebagai satu-satunya partai koalisi pemerintah yang belum mendapat kursi?
“Silakan kalau ada orang parpol yang dianggap mampu, itu terserah pak presiden, tapi aspek yang dipertimbangkan harus teknokratik,” pesannya.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengaku belum tahu-menahu soal kepastian kabar reshuffle. Sebab, belum ada informasi yang masuk ke partai koalisi pemerintah, khususnya PKB.
“Mungkin surprise,” respons Jazilul, singkat, kemarin.
Kendati demikian, ia berharap para menteri tidak terganggu oleh isu-isu kocok ulang kabinet ini.
“Menteri-menteri tetap fokus kerja saja,” pesannya.
Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio sepakat, perombakan kabinet sudah sangat mendesak dilakukan. Bahkan harusnya dari tahun lalu.
“Urgent, dari tahun lalu. Banyak program Pak Jokowi enggak jalan, tapi semua terserah Pak Jokowi,” kata Hensat, dalam obrolan tadi malam.
Jika reshuffle terlambat dilakukan, kata dia, maka bisa-bisa enggak ada gunanya. Apalagi tahun depan, sebagian menteri mulai disibukkan dengan tahun politik.
“Ingat sejarah itu enggak pernah nyatat menteri gagal, yang ada presiden gagal. Begitupun kalau berhasil,” pungkasnya. (AY/ rm.id)
Komentar