TANGERANG – Pengamat Kebijakan Publik UNIS, Mifatahul Adib menyampaikan perlu adanya penghapusan egosektoral antar lembaga di pemerintahan untuk ciptakan sinergitas dalam menangani permasalahan banjir.
“Saya kira egosektoral itu harus dibuang jauh-jauh, analoginya antar pemerintah kota, kabupaten, provinsi dan pusat itu kan ibarat rumah, pemerintah daerah itu ibarat anak kandung,” tutur Adib kepada Tangselpos.id, Jum’at, (13/5/2022).
Maksud analogi tersebut pada intinya bahwa seharusnya antar ayah dan anak kandung harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat. Dalam hal ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya dengan membangun komunikasi yang baik antar lembaga pemerintahan.
Adapun dengan komunikasi yang baik tersebut, nantinya akan dapat membangun sinergitas dan integritas kerjasama yang kuat untuk menyelesaikan banjir secara bersama.
Akan tetapi, Adib menuturkan bahwa menghilangkan egosektoral saja tidak cukup. Sebab pemerintah kota harus memiliki skema dan planning yang jelas dan tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir.
“Makanya saya bilang egosektoral ini penting, tapi saya kira kalau memang awalnya pemerintah kota tidak punya desain yang bagus, sistem yang baik untuk mengatasi banjir, saya kira sinerginya agak agak susah,” jelasnya.
Untuk itu, perlu adanya sistem terlebih dahulu, planning atau rencana secara serius dan matang khususnya dalam penanganan banjir.
“Kalau misalnya dia pun menjalin komunikasi kepada pemerintah pusat, kalau tidak punya sistem, tidak punya acara, tidak punya planning, saya kira pasti akan mentok,” sambung Adib.
Terlebih bahwa penanganan banjir tersebut tentu sudah menjadi janji-janji politik saat kampanye. Harusnya saat ini fokus untuk dapat pengimplementasian dan bukti dari janji-janji tersebut.
“Iya, usernya pemerintah kota apalagi itu sudah menjadi janji-janji politik,” tandasnya. (SH)
Komentar