SERANG—Badan Pusat Statistik mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten pada periode Februari 2022 berada di ranking pertama di Indonesia.
Pada Februari 2022, TPT di Banten sebesar sebesar 8,53 persen atau turun 0,48 persen poin dibanding dengan Februari 2021. Fakta itu diungkapkan Kepala BPS Banten, Dody Herlando dalam rilisnya, Senin (9/5).
“Tingkat pengangguran terbuka Indonesia 5,83 persen, Banten masih cukup besar (tertinggi) 8,53 persen. Terendah Provinsi Sulawesi Barat 3,11 persen,” kata Kepala BPS Provinsi Banten Dody Herlando dikutip dari siaran virtual melalui YouTube, Senin (9/5).
Dody mengungkapkan jumlah angkatan kerja di Banten pada Februari 2022 sebanyak 5,7 juta orang. Jumlah itu turun 340,760 orang dibanding Februari 2021.
Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik sebesar 0,80 persen poin.
“Penduduk yang bekerja sebanyak 5,4 juta orang, turun sebanyak 281,610 orang dari Februari 2021,” ujar Dody.
Sedangkan lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan kata dia, persentase terbesar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan 4,07 persen poin.
Kemudian, persentase setengah penganggur turun sebesar 1,09 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 1,34 persen poin dibanding Februari 2021.
Untuk penduduk usia kerja terdampak pandemi Covid-19, lanjut Dody, terdapat 468,34 ribu orang atau 5,16 persen penduduk usia kerja. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 sebanyak 51,380 orang.
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 sebanyak 21,590 orang.
“Sementara yang tidak bekerja karena Covid-19 sebanyak 5,050 orang dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 ada 380,320 orang,” tandas Dody.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Septo Kalnadi mengungkapkan, peningkatan angka pengangguran itu paling utama dipengaruhi Covid-19. Karena banyak perusahaan-perusahaan melakukan pengurangan karyawan.
“Misalnya PT Nico Mas di Cikande ada pengurangan order sehingga pengurangan karyawan,” katanya.
Selain itu Disnaketrans, bukan satu-satunya organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait langsung dengan angka pengangguran.
“Sektor pariwisata dan UMKM itu juga yang menyerap ketenagakerjaan. Kami sudah berupaya, berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan supaya menyampaikan informasi lowongan pekerjaan ke dinas tenaga kerja terdekat. Namun jumlah lowongan pekerjaan tidak sebanding dengan tingginya angka pencari kerja,” jelasnya.
Tak hanya itu, Septo juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, terutama ditingkat SMK melakukan link and match dengan dunia industri.
Saat ini juga sedang dibentuk tim koordinasi antar OPD untuk penyelenggaraan pelatihan keternagakerjaan secara terpadu, namun belum berjalan karena terbentur anggaran. (BNN/AY)
Komentar