JAKARTA – Pemerintah didesak menggratiskan vaksin booster kepada masyarakat. Salah satu desakan datang dari Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira.
Dia menulai, anggaran Pemerintah masih mampu untuk memberikan vaksin Covid-19 dosis ketiga secara gratis bagi masyarakat. Tapi, Pemerintah banyak menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak relevan dengan penanganan pandemi pada 2021.
Penggunaan anggaran dititik beratkan pada infrastruktur dan belanja yang birokratis, seperti belanja pegawai dan belanja barang.
Sebaiknya, disarankan Bhima, anggaran itu dialokasikan untuk pemberian vaksin booster bagi masyarakat.
“Sebenarnya Pemerintah masih memiliki kapasitas untuk memberikan vaksin itu secara gratis sampai mencapai herd immunity,” tutur Bhima dalam diskusi LaporCovid-19, kemarin.
Dia juga menyarankan, pelaksanaan vaksinasi booster yang bakal dimulai Rabu mendatang sebaiknya ditunda. Soalnya, masih banyak wilayah di Indonesia yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen penduduk di wilayahnya. “Untuk saat ini vaksin booster belum mendesak kalau masih ada penduduk yang belum dilakukan vaksinasi dua dosis lengkap,” tutur Bhima.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat untuk Akses Keadilan Kesehatan juga mendesak pemerintah untuk menunda dan menggratiskan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster Covid-19 bagi masyarakat umum. Alasannya sama, banyak wilayah yang belum mencapai target vaksinasi 70 persen.
“Kami sangat mendukung program vaksinasi yang berkeadilan, dalam arti memastikan akses terhadap vaksin itu betul-betul menempatkan kelompok paling berisiko mendapatkan perlindungan terlebih dahulu,” kata Firdaus Ferdiansyah.
Koalisi menyoroti vaksinasi terhadap kelompok lansia saja masih belum mencapai target secara nasional. Karena itu, seharusnya target ini diselesaikan dulu sebelum melangkah ke vaksinasi dosis ketiga.
“Jika seperti itu, pemberian vaksin booster bukanlah langkah yang bijak, karena akan menempatkan mereka yang belum mendapatkan vaksin sama sekali semakin rentan terinfeksi,” tegasnya.
Firdaus juga menyoroti syarat vaksinasi booster yang hanya dibolehkan jika suatu wilayah sudah mencapai target 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dari 544 kabupaten kota se-Indonesia, baru 244 daerah yang bisa melakukan vaksinasi booster.
Artinya orang-orang yang tinggal di 270 kabupaten/kota lainnya tidak bisa dapat vaksin dosis ketiga ini.
“Daerah lain yang memiliki kerentanan yang tinggi karena cakupan vaksinasi yang rendah justru akan semakin rentan, ini jelas menunjukkan ketidakadilan akses terhadap vaksin,” tutur Firdaus.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hanya ada 100 juta orang yang berasal dari masyarakat golongan bawah yang berhak mendapatkan vaksin booster secara gratis, sedangkan sisanya harus membayarnya.
“Rakyat kita kelas bawah tidak bayar atau gratis, kira-kira 100 juta orang. Yang lainnya bayar. Saya pasti bayar lah,” ujar Luhut.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, harganya tak akan sampai Rp 300 ribu.
“Paling mahal tak sampai segitu,” ungkapnya. (RM.id/AY)
Komentar