JAKARTA – Virus menghamburkan uang rakyat di DPR yang bermarkas di Senayan, ternyata ikut menular ke DPRD DKI Jakarta yang bermarkas di Kebon Sirih.
Penilaian ini muncul setelah DPRD DKI diketahui telah menganggarkan baju dinas anggota DPRD senilai Rp 1,7 miliar.
Proyek pembelian baju dinas ini bisa dilihat dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP).
Dalam situs tersebut dijelaskan, paket yang akan dilelang merupakan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta dengan tender yang akan digelar Mei 2022. Lelang tersebut memiliki nomor identifikasi 33763197 dengan satuan kerja Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
Pengadaan pakaian dinas anggota DPRD DKI tersebut juga dapat dilihat dalam dokumen APBD DKI Jakarta 2022 di situs apbd.jakarta.go.id. Terdapat empat jenis pakaian yang akan dibuat untuk 106 anggota DPRD DKI DKI Jakarta.
Jenis pakaian pertama adalah pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel untuk 106 anggota Dewan dengan anggaran Rp 582.673.520.
Kedua, pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 setel untuk 106 anggota Dewan dengan nilai anggaran Rp 316.099.320.
Ketiga, pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel untuk 106 anggota Dewan dengan nilai proyek sebesar Rp 423.327.960.
Keempat, pakaian khas daerah masing-masing dari 106 anggota Dewan dengan total anggaran mencapai Rp 423.327.960. Setiap anggota Dewan mendapat 1 setel.
Selain pakaian dinas, masih ada lagi biaya tambahan untuk jasa analisis laboratorium dengan tiga sampel baju sebesar Rp 1.306.800.
Sehingga total anggaran yang dihabiskan untuk seluruh baju dan tambahan jasa analisis laboratorium mencapai Rp 1.746.645.560.
Proyek pakaian dinas bagi wakil rakyat Kebon Sirih itu tentu saja menuai protes. Apalagi di saat yang sama, DPR di tingkat pusat juga lagi disorot dengan sejumlah proyek fantastis dengan nilai anggaran yang tidak kecil.
Mulai dari pembelian gorden untuk rumah dinas DPR sebesar Rp 48,7 miliar, pengadaan AC sebesar Rp 3,03 miliar hingga pengaspalan jalan sebesar Rp 11 miliar.
Namun, Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Oman Rohman Rakinda menganggap proyek pengadaan baju dinas itu adalah hal yang wajar. Menurutnya, pakaian dinas itu memang dibutuhkan anggota dewan untuk bekerja.
“Iya biasanya kita dapat tiga stel tiap tahun. Saya pikir memang perlu untuk anggota,” cetus Oman, tadi malam.
Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusmanto menjelaskan, fungsi dari pakaian dinas dan atribut tersebut. Menurutnya, itu merupakan suatu penghormatan kepada lembaganya, bukan individunya. Apalagi, hal ini diatur dalam PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan di seluruh Indonesia.
Keharusan memakai pakaian tertentu, seperti jas dan pakaian adat daerah juga diwajibkan dalam sidang paripurna dan acara kenegaraan lainnya. Aturan ini tertuang dalam Perda No.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.
“Jadi bukan pemberian kemewahan kepada anggota dewan seperti yang sering disangka oleh sebagian masyarakat,” terang Bambang, saat dihubungi, tadi malam.
Dia lantas merinci jumlah anggaran yang didapat setiap anggota dari total proyek sebesar Rp 1,75 miliar. Bila dibagi untuk 106 pimpinan dan anggota dewan, maka jatah tiap orang sekitar Rp 13 juta setelah dipotong PPN, PPh dan biaya biaya administrasi lainnya. Nilai segitu, kata Bambang, merupakan hal yang wajar untuk pembelian dua setel pakaian dinas yang berkualitas menengah.
Apalagi, pengadaannya dilakukan melalui lelang terbuka yang kompetitif. Sehingga realisasinya masih di bawah pagu tersebut. Dia Mengklaim, beberapa anggota dewan malah sering nombok, bila menghendaki kualitas bahan baju yang lebih baik dari jatah yang diberikan.
“Harapan saya mudah-mudahan penjelasan ini dapat memberikan penjelasan kepada teman-teman yang telah mendapat informasi keliru tentang pengadaan pakaian dinas ini. Seolah-olah ini adalah pemberian kemewahan bagi anggota Dewan,” imbuh Bambang.
Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengaku miris dengan lomba balapan proyek di DPR dan DPRD.
Padahal, di saat yang sama, rakyat di tingkat bawah lagi kesulitan dengan berbagai harga kebutuhan pokok yang melonjak. Sementara para wakilnya di legislatif malah membuat proyek yang tidak mendesak.
Menurutnya, akan lebih bijak, bila proyek yang tidak mendesak ini, dananya dialihkan untuk rakyat. Minimal untuk membantu masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing yang memang lagi kesusahan.
“Kalau itu dilakukan, maka para wakil rakyat ini bisa disebut sebagai pahlawan. Namun, jika ternyata mereka setuju dengan proyek ini, ini sungguh keterlaluan,” kata Ujang saat dihubungi semalam.
Tak hanya di dunia nyata, di dunia maya, kritik terhadap proyek baju dinas itu juga ramai disuarakan warganet.
Akun @Jaga_Nusantara9 menilai, dengan gaji besar sebagai wakil rakyat, aneh kalau baju dinas saja masih dibeliin.
“Presiden saja sering memakai kemeja putih aja kalau kerja. Jas hanya sesekali kalau ada acara resmi internasional dan nasional. DKI dan DPRD ngapain?” sindirnya.
“Rp 1,7 miliar kalau dibeliin minyak goreng dapat berapa liter ya?” tanya @Pnikmatsenja420. ( http://rm.id /AY)
Komentar