SERANG-Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Serang memastikan, sudah membuat mapping guna mengantisipasi agar tidak terjadinya konflik sosial antar masyarakat. Baik menjelang maupun paska Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan dihelat pada 11 Juli 2021.
“Kami (Pemkab Serang), kepolisian dan TNI sebagai unsur pengamanan sudah membuat mapping permasalahan konflik yang kira-kira bakal terjadi. Jadi nanti biar diantisipasi supaya tidak terjadi,” papar Asisten Daerah (Asda) I Bidang Adminitrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Nanang Supriatna.
Nanang menyampaikan hal itu usai memimpin Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2021 yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Aula KH. Syam’un pada Kamis (24/6).
Berdasarkan hasil rakor, lanjutnya, ada beberapa poin yang menjadi bahan perhatian dari Badan Kesbangpol. Terutama hasil tes tertulis yang diikuti 27 desa belum lama ini. “Itu efeknya bakal calon yang tidak lulus masih harus diperhatikan, begitupun yang lolos ke tahapan selanjutnya,” terangnya.
Lalu, pada pelaksanaan pilkades, namun terkait mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebab, akan terjadinya kerumunan pada hari pencoblosan Pilkades tepatnya di Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas dengan jumlah sebanyak 10 ribu pemilih. Kemudian di Desa Cikande, Kecamatan Cikande sebanyak 13 ribu pemilih.
“Pemilih akan berkumpul di satu tempat walaupun di sekat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ada 33 TPS tapi di satu lokasi lapangan, sehingga dari rapat kami berpikir akan rawan penyebaran. Makanya diusulkan ke PemKab Serang atau pimpinan untuk bagaimana menanganinya,” ungkapnya.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Serang, Adjat Gunawan menerangkan, pada intinya, rakor yang dilaksanakan untuk menyampaikan informasi agar konflik sosial yang akan terjadi tidak akan terjadi. “Pada dasarnya kita mencegah secara dini agar tidak terjadi konflik sosial,” tegasnya.(cmb)
Komentar