oleh

WFH Diperpanjang, Ini Hal Yang Perlu Diperhatikan ASN Pemprov Banten

SERANG-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperpanjang Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 23 Juli mendatang. Para ASN juga harus memperhatikan beberapa hal terkait kebijakan tersebut.

WFH untuk ASN ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 800/1357 -BKD/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dan Batasan Bepergian Ke Luar Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tanggal 21 Juni 2021. Surat edaran ini untuk merespon situasi terkini pandemi Covid-19 di Provinsi Banten.

Dalam surat tersebut, selain mengatur pelaksanaan tugas kedinasan di rumah bagi ASN, juga selama melaksanakan tugas kedinasan para ASN wajib melaksanakan protokol kesehatan dengan menjalankan pola hidup sehat.

Lalu, tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang, tidak lebih dari lima orang dengan jarak dua meter. Kemudian, dalam upaya pencegahan Covid-19, para ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M+3T. Untuk 5M yaitu menggunakan masker saat berkegiatan tanpa terkecuali, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi.

“Sedangkan 3T meliputi testing atau pemeriksaan dini, tracing atau pelacakan pada kontak terdekat pasien Covid-19, serta treatment atau perawatan apabila positif Covid-19,” kata Wahidin Halim, Gubernur Banten.

Sementara, untuk pembatasan atau larangan ke luar daerah kecuali ada hal-hal yang dianggap mendesak. Apabila dalam rangka tugas kedinasan harus memperoleh surat tugas. “Surat tersebut harus ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) atau kepala satuan kerja atau mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian,” tegasnya.

Terhadap ASN yang melanggar, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.(yul)

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya