JAKARTA – Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih para pemimpin di negeri ini benar-benar menguras kocek negara. Tahun 2019 menghabiskan Rp 25 triliun, sedangkan untuk 2024 lebih mahal lagi Rp 86 triliun karena pemilunya digelar serentak. Tak hanya memilih anggota DPR, DPD, DPRD, dan presiden, tapi juga bareng dengan Pilkada.
Bengkaknya anggaran Pemilu itu disinggung Komisi II DPR saat melakukan fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan 24 calon anggota KPU-Bawaslu yang berlangsung di DPR dari Senin hingga hari ini.
Adalah Anggota Komisi II DPR, Irwan Ardi Hasman yang menyinggung soal anggaran Pemilu itu. Dia menanyakan itu kepada calon anggota KPU, Mochammad Afifuddin.
“Kita ketahui bersama, KPU sudah ajukan anggaran sebesar Rp 86 triliun lebih di Pemilu 2024. Sedangkan di Pemilu 2019, anggarannya hanya Rp 25 triliun. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan anggaran yang diusulkan KPU?” tanya politisi Partai Gerindra itu.
Mendapat pertanyaan itu, Afifudin mengatakan, kaget dengan melonjaknya anggaran Pemilu itu.
“Anggaran KPU harus kita rasionalisasikan. Ketika anggaran menjadi lebih mahal, itu jadi refleksi untuk kita pikirkan bersama,” tambah Afifudin.
Karena itu, mantan komisioner Bawaslu tersebut ini meminta lembaga terkait dan Komisi II DPR, juga ikut memikirkannya. Pasalnya, kenaikan anggaran itu tidak sesuai dengan tujuan Pemilu serentak.
Irwan kembali bertanya. Kenapa usulan Pemilu serentak yang harusnya lebih murah malah semakin mahal?
“Nah ini, saya tidak bisa jawab di sini,” jawab Afifudin, singkat.
Besarnya anggaran Pemilu 2024 juga bikin kaget partai politik penghuni Senayan. Salah satunya PAN. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto sampai melongo mendengarnya.
“Waduh, besar sekali,” respons Yandri.
PKS langsung ngegas mendengar anggaran ini. Kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, KPU harus segera mengkoreksinya. Alasannya, kondisi keuangan negara lagi cekak akibat diterjang pandemi Covid-19.
“Perlu kolaborasi dan sinergi dengan semua elemen nasional agar semua dapat dilibatkan dan memurahkan anggaran Pemilu ini,” imbuh Anggota Komisi II DPR itu.
Hal senada dikatakan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi. Menurut dia, KPU harus kembali belajar memahami esensi pesta demokrasi. Menurutnya, anggaran Rp 86 triliun itu, terlalu mahal untuk kegiatan pesta demokrasi.
“Untuk apa saja sampai membengkak banget. Di tengah pandemi ini, harusnya dilakukan penghematan. Sebaiknya, dihitung ulang agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid meminta, penyelenggara Pemilu dan pemerintah mencari solusi teknis Pemilu yang lebih murah, tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
“Duh gusti, mahal banget biaya Pemilu kita. Saya setuju untuk dirasionalisasi kembali,” tegas Jazilul.
Sikap tegas juga dikatakan Ketua DPP NasDem, Irma Suryani Chaniago. Dia mengingatkan, KPU jangan main-main dengan uang rakyat. Komisi II perlu hitung ulang. Bawaslu dan KPK harus mendampingi.
Sikap santai diperlihatkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Menurut dia, Pemilu memang membutuhkan biaya, tapi juga tidak sampai harus menguras kocek negara.
“Berpestalah secukupnya untuk kemudian kita dapat membangun bangsa ini sebaik-baiknya,” ujar Hinca.
Bagaimana dengan Golkar? Partai Beringin itu, lebih halus menyikapinya. Ketua DPP Golkar Dave Laksono berujar, lebih baik KPU transparan memaparkan akan dikemanakan dana sebanyak itu.
“Pada Pemilu 2019 lalu kan banyak korban berjatuhan karena lelah mengikuti perhitungan suara. Jadi saksi dan panitia TPS harus ditambah dan juga peralatan elektronik, dari tingkat TPS hingga Pusat juga harus diperkuat,” ucap Dave.
Soal anggaran ini jadi perhatian Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini. Dia mendesak KPU agar lebih terbuka, menjelaskan penggunaan dana tersebut. Tujuannya, untuk menghilangkan kontroversi dan spekulasi publik soal anggaran yang besar ini.
“Supaya publik bisa memahami logika di balik desain penganggaran yang disusun, serta bisa ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi efektivitas dan efisiensinya,” tukas Titi.
Permintaan sama disampaikan Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Hadar Nafis Gumay. Menurutnya, KPU masih bisa menekan anggaran sekalipun banyak kebutuhan.
“Saya mendengar jumlah tersebut sudah menurun, tapi perlu dicek lebih lanjut. Segeralah DPR dan pemerintah membahas kebutuhan dana yang lebih pas. Jangan sampai terlambat,” pungkas mantan Komisioner KPU itu.
Lalu bagaimana tanggapan KPU? Ketua KPU, Ilham Saputra mengatakan, anggaran tersebut bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur agar Pemilu selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Adapun salah satu infrastruktur yang ingin dibangun KPU adalah penghitungan rekapitulasi suara yang berbasis digital.
“Kami sampaikan bahwa anggaran ini masih bisa kami bicarakan dan rasionalisasikan. Tapi, KPU berkomitmen mengembangkan sarana dan prasarana KPU di kabupaten, kota, provinsi,” ujar Ilham, Senin (14/2).
Sampai saat ini, beberapa kantor KPU yang berada di daerah statusnya merupakan pinjaman dari pemerintah daerah setempat. Bahkan, pihaknya harus menyewa ruko untuk menjadi kantor sementara. Bengkaknya anggaran Pemilu juga untuk menaikkan honor para petugas Pemilu.
Sebelumya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, usulan anggaran Pemilu Rp 86 triliun terlalu besar jika dibandingkan dengan anggaran Pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Apalagi, saat ini Indonesia sedang dalam proses pemulihan ekonomi. (https://rm.id/baca-berita/nasional/112589/anggaran-pemilu-bengkak-kpu-diminta-hitung-ulang )
Komentar