JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng (migor) dan tingginya harga kedelai. Pasalnya, masyarakat di berbagai daerah masih berkeluh kesah seputar kelangkaan migor dan tingginya harga kedelai, hingga pekan kedua Februari 2022.
Bambang Soesatyo bilang, Pemerintah hendaknya all out mengatasi dua masalah ini.
“Sebab, minyak goreng dan kedelai berkaitan dengan kebutuhan semua rumah tangga dan jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” ujar Bamsoet-sapaan Bambang Soesatyo, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Gejolak harga kebutuhan pokok, lanjut dia, selalu menjadi isu sensitif yang bisa mencoreng kredibilitas Pemerintah. Karenanya, kelangkaan migor dan tingginya harga kedelai saat ini jangan sampai berlarut-larut.
“Pemerintah perlu menempuh semua cara yang legal untuk mengatasi masalah ini. Terlebih, akar masalah atau penyebab kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, serta faktor pendorong naiknya harga kedelai sudah diketahui,” tegas Ketua DPR ke-20 ini.
Bamsoet mengatakan, tidak adanya langkah atau kebijakan antisipatif terhadap kelangkaan dan naiknya harga, membuat masyarakat harus menanggung beban atas kedua komoditas tersebut.
“Keluh kesah para ibu rumah tangga hal yang nyata, tanpa rekayasa. Komunitas lain yang sangat terpukul adalah belasan juta pelaku UMKM yang selama ini menjadikan minyak goreng dan kedelai sebagai komoditi andalan,” ungkapnya.
Sepanjang Januari-Februari 2022, sambung dia, media massa hampir setiap hari menyuarakan keluh kesah masyarakat atas persoalan migor dan kedelai yang belum terselesaikan. Dilihat dari rentang waktunya, itu bukan durasi yang pendek dan tak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Hendaknya, keluh kesah masyarakat itu didengar dan direspons Pemerintah, khususnya para menteri ekonomi di kabinet,” pintanya.
Bamsoet menambahkan, migor dan kedelai sebagai bahan baku tahu tempe merupakan faktor yang tak boleh diabaikan dalam konsumsi rumah tangga. Ketika pandemi belum berakhir, konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ekonomi.
“Agar kekuatan konsumsi masyarakat tetap terjaga, Pemerintah harus segera mengatasi masalah ini. Kalau persoalannya bisa diatasi dengan keharusan menggeser skala prioritas atau refocusing anggaran, mensubsidi minyak goreng dan kedelai, itu bukan sebuah aib,” tandasnya.
Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menambahkan, operasi pasar murah untuk menurunkan harga minyak di pasaran sangat perlu dilakukan. Sebab, hingga saat ini harga migor masih tinggi.
Herman bilang, harga migor di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Indramayu, masih di kisaran Rp 19.000 per liter. Bahkan, stoknya pun semakin menipis, sehingga para pedagang tidak bisa menjual dengan harga yang sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp 14.000 per liter.
Herman menambahkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus turun tangan langsung, karena sampai saat ini peraturan yang mereka buat belum efektif. Bahkan, migor saat ini cenderung hilang di pasaran.
Padahal, produksi secara nasional bisa mencapai 50 juta liter, sementara konsumsi hanya 17 juta liter.
“Tapi nyatanya kebutuhan minyak goreng kita tak terpenuhi,” katanya. ( http://Rm.id )
Komentar