JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta untuk alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 segera diputuskan mengingat tahapan Pemilu sudah akan dimulai pada Juni 2022.
Jokowi mengatakan, anggaran terhadap Pemilu akan dialokasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Rinciannya, APBN untuk Pemilu dan APBD untuk Pilkada.
“Kemarin sudah disampaikan ke saya bahwa diperkirakan anggarannya sebesar Rp 110,4 triliun KPU dan Bawaslu. KPU-nya 76,6 triliun, Bawaslu 33,8 triliun,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas kabinet di Istana Negara, dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4/2022).
Secara khusus, Jokowi meminta perkiraan anggaran tersebut dihitung kembali.
Bukti Keseriusan Soal Pemilu 2024, Presiden Jokowi akan Lantik Komisioner KPU dan Bawaslu
“Ini saya minta didetailkan lagi, dihitung lagi, dikalkulasi lagi dengan baik dalam APBN maupun dalam APBD dan dipersiapkan secara bertahap,” jelasnya.
Selain anggaran, Jokowi juga meminta adanya persiapan soal para penjabat daerah yang akan mengisi kekosongan para kepala daerah yang akan habis masa jabatannya pada 2022.
Menurut dia, ada 101 daerah yang harus disiapkan untuk penjabat. Detailnya, kata dia, ada 7 gubernur, 76 bupati, dan 18 Walikota yang harus diisi.
“Saya minta harus diseleksi, figur-figur penjabat daerah ini betul-betul dilakukan dengan baik sehingga kita mendapatkan pejabat daerah yang capable, memiliki leadership yang kuat dan mampu menjalankan tugas yang berat di tengah situasi ekonomi yang tidak mudah, situasi ekonomi global yang tidak gampang,” tegasnya.
Adapun dalam rapat yang sama, Jokowi juga menegaskan bahwa pemungutan suara Pemilu tetap dilangsungkan pada 14 Februari 2024.
Kemudian, pemungutan suara Pilkada dilaksanakan pada November 2024.
“Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan Pilkada dilaksanakan di November 2024, sudah jelas semuanya,” tutur Jokowi. (NET/AY)
Komentar