CIPUTAT, Keberadaan jamban apung atau biasa disebut helikopter di tengah megahnya pembangunan Kota Tangerang Selatan nampaknya tak dapat di pandang sebelah mata.
Pasalnya, keberadaan jamban yang tak sesuai dengan standar ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang terbiasa berperilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS).
Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengatakan, jika tidak segera ditindaklanjuti, keberadaan jamban apung atau helikopter ini dapat berdampak dan mempengaruhi berbagai penilaian. Salah satunya, yakni langkah Tangsel dalam meraih Adipura dan kota sehat.
“Ini lagi kita atasi bersama dan pentingnya pendidikan kewilayahan untuk masyarakat dan harus disosialisasikan,” ujar Pilar, Kamis (10/3/2022).
Menurutnya, problematika ini berada pada masalah yang paling dasar. Tak lain, adalah pola kebiasaan masyarakat.
Untuk itu, kata Pilar, perlu waktu untuk membenahinya. Sebab, mengubah kebiasaan orang itu tidak dapat dilakukan dengan instan.
“Ini harus selalu diingatkan. Kader kesehatan, forum kota sehat, peran RT/RW dan tokoh pemuda harus fokus menangani itu dan jangan jauh-jauhlah bicara yang lain,” terangnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Djaka Badranaya menyatakan, sudah saatnya pembangunan di Kota Tangsel orientasinya kepada bagian mikro atau aspek-aspek terkecil.
“Artinya ini mencerminkan ada masyarakat di Tangsel yang masuk kategori sangat miskin, mungkin tidak punya rumah atau punya rumah tapi, tidak layak,” katanya.
Berdasarkan data dari BPS, kata Djaka, tercatat ada sebanyak 2,6 persen atau 40 ribu jiwa orang miskin di Kota Tangsel.
Dengan begitu, lanjut Djaka, jika diibaratkan dalam satu rumah terdiri dari lima orang, maka sedikitnya terdapat 8.000 rumah tangga miskin.
“Dari jumlah ini boleh jadi rumahnya tidak layak, boleh jadi tidak punya akses terhadap rumah yang layak, tidak punya akses sanitasi yang layak. Sehingga Pemkot harus melakukan pendekatan berbasis masalah. Artinya 40.000 ini sebarannya di mana dan fokus pembangunan harus menyelesaikan angka kemiskinan, simiskin ada dimana, rumahnya di mana, sekolahnya dimana, kesehatannya gimana,” tambahnya.
Menurut Djaka, untuk menyelesaikan ini Pemkot Tangsel harus terbiasa untuk fokus menyelesaikan permasalahan, meski dari bagian yang terkecil.
“Jadi sekarang harus total melawan kemiskinan di Tangsel. Sekarang jangan lagi menyepelekan yang kecil, tapi yang kecil itu difokuskan untuk menyelesaikan masalah itu,” jelasnya.
Djaka menuturkan, untuk menyelesaikan masalah dari bagian yang terkecil, tentunya Pemkot juga harus memiliki basis data.
“Dinsos punya data sekitar 110.000 jiwa by name by address penerima PKH dan lainnya. Harusnya tidak sekadar itu, tapi harus di-tracking juga sampai detail, punya rumah layak tidak, punya akses air bersih ga. Sekarang jangan ngomong soal versi Dinsos tapi, versi BPS saja yang 40.000, artinya kalau dibagi empat, maka ada 10.000 rumah tangga dan ini di mana sebarannya, di kecamatan mana dan harus fokus ke sana,” tandasnya. (RMN)
Komentar