JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengingatkan pihak-pihak yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden, agar menghitung potensi risiko yang muncul.
Menurutnya, ada tiga risiko yang harus diterima pihak-pihak yang mendukung penundaan Pemilu.
Pertama, publik menganggap pihak tersebut tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Mengingat mantan Gubernur DKI itu pernah menegaskan penolakan masa jabatan tiga periode.
Kedua, ada risiko partai ditinggalkan pemilihnya. Djayadi menilai, partai politik sebetulnya sudah bisa membaca kecenderungan sikap publik, yang menolak penundaan Pemilu. Termasuk, sikap para pemilih partai.
“Ketiga, penundaan Pemilu sebetulnya merugikan partai karena terjadi pelambatan proses sirkulasi elit dan membuat persiapan Pemilu menjadi lebih lama,” ujar Djayadi kepada wartawan Kamis (10/3).
Namun, Djayadi curiga, sikap parpol lain di mulut lain di hati. Bisa jadi, parpol tersebut tidak menginginkan penundaan Pemilu.
“Tapi ada kekuatan cukup besar yang menghendaki penundaan Pemilu itu. Tiga partai (PKB, PAN, Golkar) yang menyuarakan penundaan itu tampaknya berhasil didesak oleh kekuatan tersebut, untuk menyuarakannya dengan berbagai risiko yang saya sebutkan tadi,” ungkap pengamat jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Soal penundaan Pemilu, PDIP sebagai parpol utama yang mendukung pemerintah, telah menegaskan penolakannya.
Dasarnya macam-macam. Mulai dari penegasan Jokowi yang berulang kali ogah memperpanjang masa jabatan presiden, menabrak konstitusi, hingga mayoritas masyarakat yang menolak presiden menjabat lebih dari dua periode.
Kemarin, penegasan tersebut kembali disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto khawatir, penundaan Pemilu bisa menciptakan krisis.
“Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, tentu akan menciptakan krisis,” tegas Hasto. (AY)
Komentar