CIPUTAT – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tangerang Selatan menargetkan akan melakukan sertifikasi terhadap ribuan bidang aset selama 2022 ini.
Kepala BPKAD Kota Tangsel Wawang Kusdaya menjelaskan, penertiban berupa program pembuatan sertifikasi ini telah dijalankan dari tiap tahunnya.
Salah satu sasarannya, yakni sejumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang diterima dari beberapa pengembang yang telah membangun bisnisnya di kota termuda se-Banten ini.
“Fasos fasum (fasilitas sosial, fasilitas umum) itu sekarang namanya PSU,” ujar Wawang saat ditemui di ruangannya, Selasa (8/2/2022).
Sejauh ini, kata Wawang, dalam melaksanakan program tersebut pihaknya mengalami sejumlah kendala. Sehingga, jumlah bidang yang tersertifikasi masih terbatas.
“Ada kendala-kendala teknis yang memang menjadi tersendat. Seperti angka penyebaran Covid-19, hingga recofusing anggaran,” katanya.
Wawang menyebut selain penyebaran Covid-19, faktor eksternal lainnya pun turut berpengaruh. Seperti halnya, ada sejumlah pengembang yang sudah tak lagi beroperasi khususnya di wilayah Tangsel.
“Itu jadi kekuasaan sepihak. Proses serah terimanya engga terjadi saat zaman kabupaten. Ada juga seperti klaster kecil, mereka sudah laku terus pengembangnya hilang. Fasos fasum belum diserahkan sehingga dikuasai sepihak,” jelas Wawang.
Hal itulah yang membuat program sertifikasi PSU oleh Pemkot Tangsel menjadi terhambat. Di sisi lain, masyarakat pun mengalami kerugian dengan kondisi seperti itu.
“Ruginya ketika itu belum diserahkan, seperti jalan misalnya. Kalau jalannya jelek itu engga bisa intervensi dengan APBD. Kaya taman, kita mana mau memelihara kalau engga ada sertifikatnya. APBD haram ketika membiayai yang bukan aset resmi pemkot. Ini juga demi kenyamanan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Tangsel Billy Sukarsana memaparkan, berdasarkan catatannya pada 2021, ada 13 pengembang yang telah melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan aset PSU kepada Pemkot Tangsel.
“Kalai keseluruhan banyak. Ada sekitar 800 pengembang. Ada datanya itu, harus dilihat. Nah yang kemarin, khusus di 2021 itu ada 13 pengembang terdiri dari beberapa bidang aset. Di antaranya, 8 penguasaan sepihak, dan sisanya itu kewajiban. Seluruhnya senilai Rp422 miliar,” papar Billy.
Sementara itu untuk total aset yang telah diserahterimakan, kini telah mencapai lebih dari 4.400 bidang.
Namun dari ribuan aset tersebut, kata Billy, masih sedikit bidang yang baru tersertifikasi.
“Cuma 200 sampai 300-an bidang. Totalnya dari 4.400 sekian (bidang). Banyak kendalanya. Artinya gini, pertama, begitu aset itu diserahkan ke Tangsel, pemerintah Kabupaten Tangerang dulu hanya menyerahkan 30 sertifikat. Sampai zaman DPPKAD hanya bisa mensertifikatkan kurang lebih 40. Tapi semenjak BPKAD kita mampu mensertifikatkan hampir 200-an,” jelasnya.
Untuk mengejar kekurangan itu, Billy menyatakan bahwa BPKAD kini memiliki target untuk mengejar program sertifikasi hingga ribuan bidang aset pada 2022 ini.
“Kami mau mengejar sampai 1.500. Kami berupaya sebenarnya ingin cepat dalam mensertifikatkan. Harapan kami sih,, saya maunya 1.500 lagi tahun ini. Itu targetnya. Tapi semua tergantung rencana ya, yang ada di lapangan,” ungkap Billy.
Billy menerangkan, untuk mencapainya ada sejumlah upaya yang akan ditempuhnya.
“Harus diukur. Sebetulnya kami sudah melakukan upaya itu. Pertama, sebelum awal Covid-19, Pemkot telah menandatangi MoU dengan BPN, yaitu MOU yang intinya mempercepat proses sertifikat. Lalu kedua Wali Kota Tangsel juga sudah menerbitkan SK Tim Bersama, yaitu dalam rangka percepatan penyertifikatan,” ujarnya.
Selain itu, BPKAD juga telah semaksimal mungkin untuk menyiapkan ketersediaan anggaran yang diperlukan selama proses sertifikasi ini.
“arena prosesnya ini, ada PNPB yang harus kita bayar. Tergantung tarifnya dan luasannya. Kami juga sudah meminta ke Pak Kepala untuk menambah tim, sehari paling bisa 3 sampai 5 maksimal. Itu kalau kita 5 hari bekerja terus dalam seminggu, baru 15 (bidang). Itu kalau tidak ada yang sakit atau hujan,” paparnya.
Dengan begitu, ia berharap agar fenomena penyebaran Covid-19 dapat segera mereda. Pasalnya, pandemi ini sangat berpengaruh terhadap proses program sertifikasi ini.
“Jangan Covid-nya naik lagi. Kami terhenti kalau Covid-19 lagi tinggi. Terhenti semua, gak ada yang kelapangan. Petugas BPN-nya pun enggak ada yang berani dampingi kami,” harapnya. (RMN)
Komentar