BOGOR – Presiden Jokowi memberikan beberapa arahan, dalam mempersiapkan pembangunan wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Presiden meminta agar perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan IKN lebih dimatangkan, dan melibatkan semua kementerian/lembaga terkait untuk saling berkoordinasi. Sehingga, target-target pembangunan IKN dapat tercapai.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dalam keterangannya, usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/6).
Rapat ini turut dihadiri oleh Menko Maritim & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri BUMN Erick Thohir.
“Bapak Presiden memberikan arahan, agar pelaksanaan dan juga perencanaan lebih dimatangkan lagi. Khususnya, perencanaan multisektor. Dalam hal ini, semua kementerian yang tergabung dalam tim transisi, memang sudah bekerja dan melakukan konsolidasi dan koordinasi di antara mereka,” papar Bambang.
Libatkan Banyak Pekerja
Dia menjelaskan, pelaksanaan pembangunan IKN akan melibatkan banyak pekerja di lapangan. Hal tersebut dilakukan, agar target dapat tercapai secara maksimal dalam jangka waktu tertentu.
“Untuk pekerja di lapangan, pada tahun 2023, diperkirakan akan menampung sekitar 150 hingga 200 ribu pekerja. Kenapa sebanyak itu? Karena memang, waktunya sempit. Kita harus mencapai beberapa target seperti jumlah pekerja. Nanti, jumlah materialnya juga akan cukup banyak,” jelas Bambang.
Kondisi lingkungan hidup dan interaksi dengan masyarakat sekitar harus tetap mendapat perhatian, dalam rangkaian proses pembangunan IKN.
“Tadi diarahkan untuk tetap memperhatikan kondisi lingkungan hidup, serta bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Kami juga berharap, nantinya ada pola-pola, keterlibatan langsung masyarakat dalam pembangunan ini,” beber Bambang.
Reforestasi Hutan
Sementara konversi hutan dan lahan, akan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan reforestasi, agar kondisi hutan tetap terjaga.
Sehingga, sustainable forest city untuk Nusantara ini benar-benar dapat kita wujudkan dengan baik. Kota yang green, smart atau cerdas, inklusif, dan sustainable ke depannya. (HES/AY/ rm.id)
Komentar