JAKARTA – Penolakan penundaan Pemilu tidak hanya datang dari para elite parpol dan para tokoh saja. Penolakan juga datang dari rakyat. Berdasarkan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), 71 persen rakyat menolak Pemilu diundur.
Hal itu tertuang dalam temuan survei teranyar LSI yang berjudul “Sikap Publik Terhadap Penundaan Pemilu dan Masa Jabatan”.
Survei LSI ini digelar dalam rentang waktu 25 Februari hingga 1 Maret 2022 dengan melibatkan 1.197 responden yang dipilih acak di 34 provinsi.
Adapun metodologi survei dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error kurang-lebih 2,89 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. Hasilnya, 70,7 persen responden menyatakan Presiden Jokowi harus meletakkan jabatannya pada 2024 meski pandemi belum berakhir.
Sementara terdapat 20,3 persen responden berpendapat masa jabatan Jokowi diperpanjang hingga 2027 karena pandemi belum berakhir, dan 9 persen responden lainnya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Selanjutnya, terdapat 68,1 persen yang menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi. Sedangkan 24,1 persen setuju masa jabatan presiden diperpanjang untuk memulihkan ekonomi dan 7,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Hasil serupa juga muncul ketika responden ditanya soal ide perpanjangan masa jabatan presiden demi memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru.
“Wacana penundaan Pemilu sudah diketahui oleh hampir seluruh warga. Mayoritas menolak usulan ini, baik karena alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru,” kata Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, kemarin.
Bagaimana tanggapan PDIP soal hasil survei tersebut? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP selaras dengan sikap rakyat, yakni tegas menolak Pemilu ditunda. Hasto juga memastikan sikap PDIP itu senapas dengan Jokowi. Apalagi, Jokowi pernah menegaskan penolakan masa jabatan presiden diperpanjang dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Namun, kandidat Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan (Unhan) ini melihat orang-orang di sekitar presiden tidak paham kehendak presiden.
“Tidak perlu repot-repot melakukan investigasi, karena di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami kehendak dari presiden,” kata Hasto.
“Ketika kami menyampaikan sikap, PDIP menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh PDIP ini senapas dengan presiden,” sambungnya.
Hasto mengingatkan, presiden selaku kepala negara pernah secara terbuka menyampaikan sikapnya ketika merespons usul penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
“Kalau ada yang mengusulkan jabatan 3 periode itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, menjerumuskan saya. Itu kan kata presiden,” ingat dia.
Elite Banteng ini meyakini, presiden Jokowi konsisten dengan pernyataannya tersebut. Demikian halnya dengan PDIP. Tidak plin-plan.
“Karena di dalam kultur kepemimpinan kita, seorang pemimpin itu kan diukur dari konsistensi dalam sikapnya,” tegas Hasto.
Sementara, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yakin usulan penundaan pemilu yang digawangi sejumlah elite politik bakal segera berakhir. Alasannya, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan ketika undang-undang diamandemen. Tidak bisa hanya dengan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
“NasDem mampu memprediksikannya, sebelum sampai situ (amendemen), game is over (berakhir),” yakin Paloh, kemarin.
Tapi, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid bilang penundaan pemilu bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Meskipun tidak mudah. Namun, partai yang dinahkodai Muhaimin Iskandar atau Cak Imin itu, juga siap jika pemilu tetap digelar sesui jadwal, yakni 2024.
“Apakah nantinya tetap digelar pada 2024 atau jika karena keadaan tertentu sehingga pemilu terpaksa ditunda, PKB siap lahir batin, kapanpun pemilu digelar,” kata Jazilul, kemarin.
Sejauh ini, partainya terus melakukan konsolidasi internal dan berkeliling Indonesia untuk memuluskan pencalonan Cak Imin sebagai presiden.
“Setiap hari, Muhaimin dan para pengurus partai berkeliling ke berbagai daerah untuk menghadiri deklarasi dukungan bagi Gus Muhaimin untuk menjadi Presiden 2024,” tutupnya.
Sebelumnya, survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada September 2021 lalu juga menemukan sebanyak 82,5 persen responden menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada 2024.
“Kebanyakan masyarakat memang tetap menginginkan hak politiknya terpenuhi di 2024 dengan tidak mengubah jadwal pemilu,” kata Direktur Eksekutif Sirojudin Abbas, ketika itu. Pendiri SMRC, Saiful Mujani menyentil anggaran yang dijadikan alasan ide penundaan pemilu.
Dia mengaitkan dengan belanja senjata besar-besaran Kementerian Pertahanan, meskipun di tengah pandemi. Begitupun pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
“Kita harus fair, walaupun saya menudukung pembangunan Ibu Kota baru, apakah itu prioritas yang betul-betul di masa sekarang? Tetap jalan program-program itu, yang sebetulnya bukan amanat konstitusi,” katanya. (http://rm.id / AY)
Komentar