JAKARTA – Fungsi kritis terhadap agama harus dipertahankan jika agama diharapkan hidup bersama pemeluknya. Kapan nilai-nilai kritisnya hilang maka hilang pula fungsi agama itu.
Yang dimaksud fungsi kritis agama di sini ialah kekuatan nilai-nilai agama memberikan koreksi atau dukungan terhadap perilaku pengikutnya.
Tidak peduli apakah itu penguasa atau rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, orang pintar atau orang bodoh, semuanya harus mampu mengikuti petunjuk dan ajaran agama yang diyakini berasal dari Sang Maha Kuasa dan Sang Maha Bijaksana.
Fungsi lain dari setiap agama ialah harus mampu memotivasi seluruh pemeluknya untuk memihak kepada kebenaran, kebaikan, keindahan, dan hal-hal yang positif.
Jika agama gagal memerankan fungsi kritisnya maka akibatnya dunia kemanusiaan akan mengalami degradasi.
Fungsi kritis agama tentu saja diwakili oleh pemuka atau pemimpinnya. Jika peran kritis agama diharapkan maka tokoh atau pemimpin agama masing-masing agama diperlukan kemandirian.
Jika pemimpin agama berada di bawah subordinasi kekuasaan penguasa maka sulit diharapkan agama akan menampilkan fungsi kritisnya.
Bagaimana mungkin agama bisa memberikan evaluasi jalannya pemerintahan jika segenap kebutuhan tokoh dan pemimpin agama sepenuhnya difasilitasi oleh penguasa.
Jika fungsi kritis agama hendak diefektifkan maka tidak ada cara lain kecuali tokoh agama dan pemimpinnya harus independen.
Semakin independen tokoh dan pemuka agama semakin besar daya krisis agama itu. Sebaliknya semakin dependen tokoh dan pemuka agama kepada pemerintah semakin lemah pula daya kritis agama itu di dalam masyarakat.
Tanpa kemandirian tokoh dan pemuka agama sulit diharapkan terwujudnya fungsi kritis agama.
Bahkan sebaliknya bisa terjadi, jika tokoh dan pemimpin agama berada di bawah subordinasi penguasa maka agama bisa menjadi kekuatan legitimasi negara dan penguasa untuk melakukan kedaliman dan ketidak adilan terhadap masyarakat.
Jika agama yang kehilangan daya kritis kemudian menjadi stempel pembenaran seluruh kebijakan negara dan penguasa, maka bisa terjadi kecelakaan sejarah yang sangat merugikan dunia kemanusiaan.
Jika penafsiran agama sudah kehilangan unsur independensi maka sulit bagi agama itu untuk memberikan pencerahan kepada semua pihak. Ada sejumlah pesan kritis agama yang berat untuk disampaikan kepada kelompok masyarakat tertentu, lantaran kelompok itu telah banyak memberikan bantuan kepada ormas agama itu.
Sulit mengharapkan fatwa haram dalam satu kasus jika itu menjadi kebijakan pemerintah. Bahkan kasus yang sesungguhnya haram itu diupayakan menjadi halal karena permintaan penguasa.
Kesan seperti ini pernah terjadi di masa lampau, sehingga lokalisasi perjudian, perempuan pekerja seks, dan berbagai sumbangan berhadiah kontroversi lainya, terjadi pembiaran di dalam masyarakat.
Di zaman Orde Lama dan Orde Baru, jargon-jargon agama begitu kuat disuarakan untuk meligitimasi garis kebijakan mereka. Ironisnya, para penentang mereka juga menggunakan jargon-jargon agama.
Akhirnya masyarakat menyaksikan pertarungan ayat dan hadis serta jargon-jargon agama lainnya. Ini semua menurunkan kredibilitas agama sebagai kekuatan moral masyarakat dan bangsa. Di masa-masa merebaknya pemilukada, agama sangat riskan untuk digunakan sebagai kekuatan politik praktis yang berjangka pendek.
Sudah saatnya agama tidak lagi dijadikan penyulut api peperangan dan konflik di dalam masyarakat.
Sudah saatnya agama tidak hanya dijadikan “pemadam kebakaran” untuk menyelesaikan berbagai akibat, yang ketika penyebabnya dirumuskan, agama tidak pernah dilibatkan. ( /AY)
Artikel telah tayang di rm.id
Komentar