JAKARTA – Senayan menyoroti kuota kosong akibat pasangan suami istri (pasutri) calon jemaah haji gagal berangkat akibat batasan umur. Sosialisasi sejak dini harus segera dilakukan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengingatkan Kementerian Agama (Kemenag) agar cekatan mensosialisasikan batasan umur di atas 65 tahun yang tidak boleh berangkat haji. Terlebih, Indonesia hanya mendapat kuota di bawah setengah dibanding sebelum pandemi Covid-19.
“Jadi banyak pasangan suami istri galau atau ragu-ragu, akhirnya memutuskan tidak berangkat haji karena terhalang umur,” ujar Marwan dalam keterangannya, kemarin.
Dia mencontohkan umur istri di bawah 65 tahun dan suami di atas 65 tahun atau sebaliknya, maka istri atau suami itu banyak yang memutuskan tidak ikut berangkat haji. Akibatnya, banyak kuota haji yang semula terisi menjadi kosong.
Dia bilang, kuota haji Indonesia kudu terisi dari daftar tunggu atau daftar cadangan yang dibuat, mengantisipasi ada orang yang membatalkan berangkat haji tahun ini.
“Limitasi untuk calhaj yang tidak berangkat harus diperjelas, sehingga porsi kuota ini terisi lagi dengan orang lain,” saran dia.
Politikus PKB ini menambahkan, Pemerintah menyepakati memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji.
Salah satunya soal peningkatan volume makan di Mekah dan Madinah. Dari sebelumnya 2 kali per hari menjadi 3 kali per hari, sehingga jumlah makan di Mekah menjadi 75 kali dari sebelumnya sebanyak 50 kali.
Sedangkan makan di Madinah, lanjutnya, 27 kali yang tahun sebelumnya sebanyak 18 kali.
“Ini kebijakan peningkatan pelayanan yang wajib disampaikan kepada para calhaj di daerah,” kata dia.
Selain itu, Marwan menyarankan agar tes PCR bagi calhaj dilakukan di kabupaten masing-masing sebelum masuk ke embarkasi haji. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terpaparnya calhaj lain bila ada yang terdeteksi positif Covid-19.Bila ada calhaj terpapar Covid-19 saat di Arab Saudi, Marwan meminta para jemaah tenang dan tidak panik.
Sebab, saat ini ada Asuransi Full Coverage, tidak hanya asuransi jiwa seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi asuransi Kesehatan selama di Arab Saudi. Jika calon jemaah mengalami positif Covid-19 akan ter-cover oleh asuransi kesehatan tersebut.
Bagi calhaj yang tidak bisa berangkat tahun ini, Marwan menyarankan uangnya tetap disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Calhaj yang mengambil uang haji tentu akan hilang porsinya untuk berangkat haji tahun depan.
Marwan menilai, persiapan seluruh tahapan haji yang dilakukan Kemenag sudah on the track. Sebab, tidak ada kendala berarti dalam penyiapan asrama dan juga katering saat di embarkasi maupun tempat penginapan saat berada di Mekkah dan Madinah.
“Semua (persiapan haji) sudah diselesaikan dengan baik tanpa ada masalah yang berarti,” puji dia.
Anggota Komisi VIII DPR Nur Azizah Tamhid menambahkan, masyarakat kudu bersabar dengan aturan haji tahun 2022 yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Terutama soal pembatasan kuota, usia, dan kesehatan jemaah haji.
“Saudi menetapkan hanya 1 juta jemaah yang ditampung tahun ini,” ujarnya.
Politikus PKS ini berharap, setelah situasi kembali normal, aturan usia akan dicabut dan jemaah yang berusia 65 tahun ke atas dapat diprioritaskan.
“Semoga tahun 2023 sudah kembali normal,” harap dia.
Selain itu, Nur Azizah meminta Kemenag memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji, dimulai dari asrama atau embarkasi.
“Kasur-kasur yang sudah lama tidak dipakai itu harus diganti dengan yang bersih. Artinya, pelayanan harus diperhatikan,” tandasnya.
Seperti diketahui, tahun ini Pemerintah Indonesia hanya mendapat kuota haji 100.051 orang. Rinciannya, 92.825 kuota haji reguler dan 7.226 kuota haji khusus. Sedangkan sebelum pandemi, pada tahun 2019, Indonesia memberangkatkan 221 ribu jemaah haji. (AY)
Artikel telah tayang di rm.id
Komentar