SINGAPURA – Mengapa Singapura bersedia menandatangani perjanjian ekstradisi dan sekaligus memberikan sebagian kendali udara Natuna kepada Indonesia? Benarkah Singapura seperti kalah 2-0? Ternyata tidak seperti itu.
Singapura selama ini, tidak pernah memandang Indonesia sebagai saingan. Justru, Singapura menginginkan Indonesia aman, maju dan berhasil.
“Bagi mereka, jika Indonesia aman, maka Singapura pun akan aman. Tapi bila, Indonesia susah, ya Singapura juga ikut susah,” kata Duta Besar Indonesia di Singapura, Suryopratomo kepada Rakyat Merdeka (Tangsel Pos Group) dalam wawancara virtual, kemarin sore.
Makanya, Singapura memandang, penandatanganan perjanjian ekstradisi yang diikuti dengan kesepakatan Flight Information Region (FIR) adalah win-win solution, untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
Jadi, kata Dubes, Singapura, menginginkan negara yang mengapitnya, yaitu Indonesia dan Malaysia ini berhasil dan makmur. Apa yang terjadi pada Indonesia dan Malaysia, Singapura akan ikut terkena dampaknya.
Karena itulah, saat ini, Singapura akan mendukung apapun yang diminta Pemerintah Jokowi.
Menggambarkan hubungan Indonesia-Singapura, Dubes mengatakan, kondisinya saat ini sangat baik.
“Ini tanpa ada kecurigaan bahwa kita sedang dimanfaatkan atau apa,” ujarnya.
Dubes berharap, hubungan bagus ini terus bisa dioptimalkan.
Singapura adalah negara yang sangat cerdas, perangkat hukumnya tegas dan memiliki networking investasi yang sangat luas dan besar. Bahkan, Amerika saja bisa memilih menanamkan investasinya di sana sampai ratusan miliar dolar AS.
Besarnya potensi Indonesia di masa depan, amat disadari oleh Singapura. Dulu, orientasi Singapura cenderung ke Eropa dan Amerika.
“Tapi, belakangan sudah tahu. Bahwa masa depan itu adalah di Asia Pasifik, termasuk salah satunya Indonesia,” tegas Dubes Tommy.
Tentang perjanjian ekstradisi, yang kini jadi sorotan sekaligus harapan besar akan berdampak pada pengembalian uang hasil korupsi, Dubes menceritakan panjang lebar.
Lahirnya perjanjian ekstradisi, penting bagi kedua negara. Bagi Indonesia, perjanjian ini diharapkan bisa mengembalikan uang-uang hasil kejahatan ekonomi.
Sementara, Singapura tidak ingin dianggap jadi safe heaven bagi pelaku kejahatan ekonomi. Mereka tak mau citranya rusak, karena dipersepsikan jadi tempat persembunyian koruptor.
Tapi apakah perjanjian ini bisa membuat koruptor dagdigdug?
Dubes Tommy mengatakan, bisa iya bisa tidak. Sikap Singapura pada dasarnya sama dengan Indonesia. Ada kesepakatan untuk membagi informasi soal korupsi, money laundering dan terorisme.
Sehingga, setelah adanya tax amnesty, tak bisa lagi ada yang disembunyikan. Bahkan, membuka rekening di Singapura, tidaklah semudah yang dipikirkan orang.
Mereka sangat detail menanyai calon nasabahnya. Apalagi bila yang mau buka rekening ini, kalangan pejabat atau tokoh dari luar Singapura, prosesnya panjang sekali.Hal lain, Dubes Tommy juga mengingatkan, penegakan hukum di Indonesia harus lebih tegas.
Misalnya, kalau ada DPO ya, benar-benar dikejar. Dan, apabila ada permintaan ekstradisi terhadap si A, harus benar-benar jelas duduk perkara dan koordinasinya antara kepolisian, imigrasi dan kejaksaan.
“Singapura pasti support,” katanya. Mereka amat sangat mengerti hukum.
Sehingga, kalau main-main atau tidak tegas, kita bisa dituntut balik.
Dubes Tommy menyebut penandatanganan perjanjian ekstradisi ini sebagai sebuah terobosan besar. Karena pernah tertunda 15 tahun lamanya, sejak 2007.
“Pendobraknya ya, kemauan kuat dari Presiden Jokowi,” katanya.
Terkait ini, Presiden berkomitmen, hal-hal lain yang sempat jadi penghalangnya, diselesaikan. Ini pekerjaan yang intens.
Diceritakan Dubes Tommy, proses bolak balik Jakarta-Singapura terjadi dalam berulang kali kunjungan. Bahkan, dalam satu rombongan, tim bisa melibatkan 17-25 orang.
Kenapa di Bintan? Dubes menceritakan, penentuan lokasi sebetulnya sudah dilakukan sejak awal tahun 2020. Presiden Jokowi yang pertama kali mengusulkan tempat tersebut.
Mungkin karena lokasinya mudah dijangkau, penduduk Bintan juga belum banyak. Tadinya, akan digelar awal 2021, tapi ketika itu kasus Covid varian Delta meningkat. Sehingga, sempat diundur, dan akhirnya baru bisa terlaksana di Januari 2022.
Dubes sempat ditanyai soal izin latihan militer Singapura di teritori Indonesia. Apakah ini bisa mengancam kedaulatan kita? Kesepakatan ini tertuang dalam perjanjian pertahanan, satu paket dengan yang ditandatangani, di Bintan. Kata Dubes, hubungan militer Indonesia dan Singapura sangat baik.
Dalam praktiknya, intensitas latihan bersama baik Angkatan Udara, Angkatan Darat hingga Angkatan Laut kedua negara cukup sering dilakukan tiap tahunnya. Kunjungan kepala staf kedua negara, juga sering terjadi. Komunikasi sangat baik.
Selain itu, juga ada pertukaran siswa sekolah staf di antara kedua negara. Bahkan, kata Dubes, jika ada orang Singapura yang mau jadi pejabat tinggi di militer, bisa dipastikan Sekolah Staf dan Komando atau Sesko-nya di Indonesia.
Termasuk jika mau jadi menteri. Minimal, calon menteri Singapura pernah menjadi Atase di Indonesia.
Dubes menceritakan, sering kedatangan officer yang minta izin ke Indonesia untuk mengikuti pendidikan di Sesko TNI.
Sebaliknya, juga banyak perwira tinggi Indonesia yang diundang ke Singapura dan mendapat kesempatan belajar S2 di Nanyang Technological University (NTU).
“Salah satunya, Tito Karnavian, yang menamatkan S-3 nya di sana dengan predikat Magna Cum Laude,” kata Dubes Tommy.
Misalnya lagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Singapura, Chan Chun Sing, yang sering disebut sebagai calon kuat Perdana Menteri, kata Dubes Tommy, dulunya Athan (Atase Pertahanan) di Indonesia 2003-2005.
“Dia yang menggerakkan bantuan untuk penanganan bencana tsunami di Aceh,” urainya.
Lainnya, Ketua DPR Singapura yakni Tan Chuan-Jin juga mantan atase pertahanan di Indonesia.
Sehingga, setiap bertemu dengan petinggi militer Singapura, dia juga terbiasa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. (RM.id/AY)
Komentar