JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD memastikan, wacana penundaan Pemilu 2024 yang sempat menjadi polemik, kini telah berakhir. Begitu juga wacana tentang amandemen UUD 1945.
Terlebih, hal tersebut telah ditegaskan Presiden Jokowi dalam Rapat Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, pada Minggu (10/4). Atau sehari sebelum aksi demo mahasiswa digelar pada 11 April.
Bagi sebagian orang, pernyataan ini terkesan dadakan. Mepet dengan waktu demo. Kenapa bisa begitu?
“Itu pertimbangan Presiden sendiri. Kenapanya, saya tidak tahu. Tetapi kalau melihat situasi politik, ya mungkin karena sampai menjelang demo, orang masih mempertanyakan sikap Presiden. Minta agar Presiden bicara sendiri,” kata Mahfud di sela acara Ngabuburit Bersama Pemimpin Redaksi Media, Selasa (12/4).
“Lalu, Presiden memerintahkan sidang kabinet. Memerintahkan di sidang internal terbatas, dan disiarkan oleh Kantor Presiden. Banyak orang tidak percaya. Tapi Presiden menegaskan. Ini berguna juga untuk mengurangi gelombang demo,” imbuhnya.
Terkait masalah anggaran yang merupakan salah satu faktor penentu kelancaran Pemilu, Mahfud menyebut pemerintah sudah menentukan persentasenya.
“2022 sekian, 2023 sekian, 2024 sekian. Tinggal jumlahnya yang masih nego. Karena dulunya cuma Rp 40-an triliun, tapi sekarang naik jadi Rp 110,4 triliun. Angkanya kok tinggi banget. Makanya mau dihitung kembali sama pemerintah, DPR, dan KPU,” jelas Mahfud. (RM.id/AY)
Komentar