PANDEGLANG – Realisasi sebelas objek pajak daerah di Kabupaten Pandeglang dari target Rp 53,68 miliar, hingga Jumat (6/8/2021) baru tercapai Rp 21,95 miliar atau sebesar 40,90 persen. Rendahnya realisasi pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Pandeglang ini salah satunya dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda sejak Maret 2020 lalu.
“Realisasi pajak daerah hingga hari ini baru tercapai sekitar 40,90 persen atau Rp 21,95 miliar dari target Rp 53,68 miliar. Jika dilihat dari bulan, harusnya sudah di atas 50 persen, tapi ini masih di bawah,” ungkap Kepala BP2D Pandeglang, Yahya Gunawan Kasbin, saat ditemui Tangsel Pos di kantornya di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jumat (6/8/2021).
Dari sebelas objek pajak tersebut, sambung Yahya, ada beberapa capaiannya masih rendah, yakni pajak hotel Rp 1,35 miliar (49,90 persen), pajak hiburan Rp 149 juta (43,08 persen), pajak reklame Rp 613 juta (38,32 persen), pajak penerangan jalan Rp 6,5 miliar (44,68 persen), pajak parkir Rp 71,6 juta (48,78 persen), dan PBB-P2 Rp 5,64 miliar (24,61 persen).
Dengan kondisi tersebut, BP2D Pandeglang akan mengusulkan evaluasi target penerimaan pajak daerah dalam APBD Perubahan 2021. Evaluasi dimaksud yakni dengan melakukan komposisi ulang target sebelas objek pajak.
“Kalau target Rp 53 miliar itu tidak kita mintakan pengurangan, tapi kita minta komposisinya diubah. Seperti PPJ yang jika dilihat trennya itu per bulan di angka Rp 1 miliar dan dengan sisa waktu lima bulan sulit tercapai sisa target Rp 8 miliar, makanya kita minta untuk dievalusi,” ungkap dia.
Target PPJ akan sulit tercapai karena hingga Desember 2021, PLN masih mengeluarkan kebijakan subsidi listrik dan ini tentu akan berpengaruh pada penerimaan. Kemudian saat ini Bidang Pendaftaran tengah melakukan monitoring pajak mineral bukan logam dan batuan.
“Nanti tim akan melihat ke lapangan apakah ada aktivitas minerba dan hubungannya dengan pembangunan infrastruktur, jika memang ada ini bisa menjadi potensi penerimaan,” tandas Yahya.(rie)
Komentar