JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat pinjaman dari Bank Dunia senilai Rp 3,2 triliun untuk mengembangkan infrastruktur angkutan umum di Bandung dan Medan.
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengungkapkan, dana tersebut akan digunakan bukan hanya untuk pengadaan kendaraan. Melainkan juga untuk biaya operasional, pool kendaraan, fasilitas parkir, lahan pedestrian serta infrastruktur lain yang akan mendukung transportasi massal darat.
Budi mengatakan, total kendaraan umum yang akan dibeli mencapai 900 mobil. Pembangunan transportasi di dua kota itu akan mencontoh Jakarta.
“Pengadaan dan konstruksi bus rencananya akan dimulai tahun 2023. Medan dan Bandung kita siapkan infrastruktur busnya,” kata Budi di Jakarta, kemarin.
Budi mengaku sudah mengawal pinjaman itu sejak dua tahun lalu. Penandatanganan nota kesepahaman bersama pemimpin daerah pun sudah dilakukan.
Dia berharap, ketika pinjaman itu cair, program ini akan segera dimulai konstruksinya pada awal 2023.
Budi memastikan sistem transportasi angkutan bus akan seperti Transjakarta. Apalagi, Medan dan Bandung memiliki luas jalan yang mumpuni, sehingga posisi jalur operasional yang dibangun nantinya bisa berada di tengah jalan raya.
“Jadi, bukan di pinggir. Mungkin shelter untuk naiknya juga berada di tengah jalan,” jelasnya.
Ke depan, sesuai dengan target pembangunan angkutan massal perkotaan, Pemerintah juga akan membangun hal yang sama di Surabaya dan Makassar.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi tidak hanya mengandalkan dana pinjaman. Tapi juga melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
BKS-sapaan Budi Karya Sumadi, mengungkapkan, ada 58 proyek yang saat ini menggunakan skema KPBU, baik yang baru diajukan maupun yang sudah memasuki tahap financial close.
“Skema KPBU yang telah selesai, antara lain, pembangunan Pelabuhan Patimban yang merupakan kolaborasi dengan pihak Jepang, BUMNdan swasta,” katanya.
Selanjutnya, kata BKS, pembangunan kereta Makassar Pare-Pare, serta pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Gorontalo.
Pemerintah juga melakukan optimalisasi aset melalui Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Operasi (KSO) Barang Milik Negara.
BKS menegaskan, strategi pembiayaan yang kreatif sangat penting dalam masa krisis multidimensi. Berbagai inovasi dilakukan untuk mencari sumber pendanaan di luar APBN, yaitu melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bentuk creative financing telah dilakukan.
“Pemerintah bukan sekadar melibatkan financing partner untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tapi juga melibatkan strategic partner yang lebih ahli dalam konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur,” jelas BKS. (KPJ/AY/ rm.id)
Komentar