JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pendapatan negara tahun ini tembus Rp 2.266,2 triliun. Atau naik Rp 420,1 triliun dari APBN 2022, yang besarnya Rp 1.846,1 triliun.
“Ini artinya, Indonesia menghadapi masalah, tapi masalahnya relatif lebih baik. Negara lain yang menghadapi krisis, banyak yang nggak punya uang, tapi kebutuhan banyak. Kalau kita, punya tambahan Rp 420 triliun,” kata Sri Mul dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (19/5).
Tambahan pendapatan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp 274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp146,1 triliun itu akan dialokasikan untuk melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melindungi APBN.
Khususnya untuk mengurangi defisit, menambah subsidi, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.
Dengan rincian Rp 27,8 triliun untuk mengurangi defisit APBN dan belanja negara Rp 392,3 triliun.
“Outlook belanja negara tahun 2022 akan meningkat menjadi Rp 3.106,4 triliun dari target sebelumnya Rp 2.714,2 triliun. Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp 357,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 35,2 triliun,” jelas Sri Mul.
Belanja pemerintah pusat antara lain meningkat karena adanya tambahan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 3 triliun, subsidi energi Rp 74,9 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 275 triliun, penyesuaian anggaran pendidikan Rp 23,9 triliun, dan penebalan perlindungan sosial Rp 18,6 triliun. (AY/rm.id)
Komentar