JAKARTA – PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah, akhir-akhir ini lebih banyak tampil seperti lawan pemerintah. Apa yang diputuskan Jokowi sering dianggap salah.
Yang terbaru misalnya, PDIP menyerang Jokowi terkait larangan ekspor minyak goreng (migor) dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Padahal, kebijakan ini, mendapat acungan jempol dari banyak pihak.
Bukan kali ini saja PDIP bersikap seperti “oposisi”. Saat Jokowi melarang ekspor batu bara awal Januari lalu, PDIP pun bersikap serupa.
Keputusan Jokowi soal melarang ekspor migor dan CPO memang mengejutkan. Mantan Wali Kota Solo itu, tiba-tiba saja melarang ekspor migor dan bahan baku minyak goreng mulai 22 April 2022 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Tujuannya, agar keberadaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dan harganya terjangkau.
Lalu bagaimana sikap parpol koalisi? Inilah yang menarik. Secara umum, sikap parpol koalisi memuji dan mendukung keputusan Jokowi tersebut. Namun, tidak bagi PDIP.
Padahal, PDIP adalah parpol pendukung utama Jokowi. Bahkan, Jokowi sendiri merupakan kader PDIP.
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus menilai, kebijakan larangan ekspor migor dan CPO bisa merusak industri dan merugikan petani-petani kecil yang ada di pedalaman.
“Petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng, akan menderita akibat kebijakan ini,” kata Deddy, kemarin.
Padahal, lanjut dia, sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil.
Menurut Deddy, larangan ekspor hanya akan menguntungkan pemain besar. Khususnya, mereka yang punya pabrik kelapa sawit, fasilitas refinery, pabrik migor, atau industri turunan lainnya. Para pemain besar juga memiliki modal kuat, memiliki kapasitas penyimpanan besar, dan pilihan-pilihan lain untuk menghindari kerugian.
Sementara petani kecil tak bisa berbuat banyak. Mereka tak punya pabrik pengolahan, tempat penyimpanan, dan lain sebagainya. Padahal, buah sawit tak bisa disimpan lama. Begitu dipanen harus segera diangkut agar tidak busuk.
Sementara pabrik kelapa sawit tidak bisa menampung CPO olahan dalam waktu lama. Karena kualitasnya akan menurun.
“Akibatnya, pabrik akan menolak buah sawit milik petani dan tentu saja petani akan menjerit,” ulasnya.
Menurut dia, yang harus dilakukan pemerintah cukup mengembalikan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Dengan kebijakan itu, pasokan tetap terjaga. Selain itu, pemerintah bisa menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), dan memastikan pengawasan.
Tanpa sinergi, kata dia, masalah kelangkaan dan harga yang tinggi tak akan selesai.
“Moratoriun justru akan memicu kegiatan penyelundupan, sebab barang akan langka dan harganya melonjak di luar negeri,” cetusnya.
Berbeda dengan PDIP, Golkar justru mendukung penuh keputusan Jokowi ini. Anggota Komisi VI DPR, Nusron Wahid menilai, keputusan ini menunjukkan komitmen Jokowi yang berpihak pada rakyat.
Kebijakan ini juga sekaligus pernyataan perang ke pengusaha besar agar tidak lagi mengekspor migor saat stok untuk pasar dalam negeri belum tercukupi.
“Ini bukti, Presiden memilih berpihak kepada rakyat,” kata Nusron, kemarin.
Nusron melanjutkan, selama ini Jokowi sudah cukup bersabar memberi kesempatan bagi industri migor untuk menurunkan harga.
Namun, pengusaha migor justru menolak mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah. Malah belakangan diketahui adanya penyelewengan ekspor bahan baku migor yang menyebabkan kelangkaan di dalam negeri.
“Salah sendiri diajak baik-baik sama presiden (untuk turunkan harga) pada tidak mau. Sekarang mereka nangis-nangis minta ampun-ampun,” katanya.
Anggota Komisi VII DPR Fraksi PAN, Nasril Bahar ikut memberikan acungan jempol. Menurut dia, keputusan ini hanya sementara sampai pasokan dalam negeri melimpah.
“Niat baik Presiden harus kita hargai dan hormati. Ini untuk menyelamatkan negara dari tertawaan negara luar. Masa negara terbesar penghasil minyak sawit rakyatnya susah dapat minyak goreng. Ini kan aneh,” ungkapnya.
Senada dikatakan Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Kata dia, partainya sejak awal sudah mengusulkan melarang ekspor CPO dan migor agar harganya terjangkau.
“Alhamdulillah, aspirasi kami didengar Presiden,” kata Andre, kemarin.
Malah, lanjut dia, partainya juga mengusulkan agar pemerintah mencabut Hak Guna Usaha (HGU) bagi pengusaha sawit dan industri migor yang nakal. Tujuannya, agar migor bisa didapat dengan mudah dengan harga yang terjangkau, serta menghukum pengusaha nakal.
Dampak Negatif
Sementara, Pengamat Kebijakan Publik yang juga Founder and Managing Partners PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio mengatakan, ada sejumlah dampak negatif yang harus diperhatikan. Pertama, komoditi hasil tanaman sawit di dalam negeri akan over supply. Kelebihannya, bisa mencapai 60 persen.
Kedua, dampak pelarangan ekspor, perusahaan besar akan mulai mengurangi produksi CPO dan migor. Kenapa? Karena kapasitas tanki timbun CPO penuh dan terbatas.
Ketiga, beberapa perusahaan akan berhenti membeli sawit petani atau sawit rakyat, yang besarnya mencapai 40 persen. Akibatnya, hasil panen petani tidak terserap.
“Seharusnya berantas suap dan korupsi di rangkaian industri sawit dan penerimanya. Jangan mau membunuh tikus, tapi lumbungnya yang dibakar,” tukasnya.
Lalu apa kata pemerintah soal larangan ekspor ini? Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, dampak larangan ekspor migor tak akan besar.
“Kami perkirakan dampaknya akan minimal,” kata Agus, kemarin.
Dengan adanya larangan tersebut, lanjut Menperin, porsi migor yang tadinya untuk ekspor, akan dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri.
Pengusaha kelapa sawit sendiri tidak reaktif merespons kuputusan Jokowi ini. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) misalnya, berusaha bersikap normatif dan standar.
Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Tofan Mahdi menyatakan, pihaknya mendukung dan akan melaksanakan kebijakan tersebut.
Namun, jika keputusan ini nantinya merugikan, ia minta Jokowi mengevaluasi keputusan tersebut. (http://rm.id /AY)
Komentar